Header Ads

Kubu Jokowi Akui Sudah Muliakan Keberadaan Kaum Disabilitas



 Tim Koalisi Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin mengakui selama ini pemerintah telah optimal dalam memberi perhatian kepada kaum disabilitas. Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya sangat memuliakan dan sangat menghargai para kaum disabilitas.

"Pemerintah Jokowi terbukti telah mampu menyelenggarakan event spektakuler terbesar se-Asia untuk kelompok disabilitas, yaitu Asian Para Games 2018 yang membanggakan itu," kata Ace Hasan.

Ace mengatakan, rangkaian kegiatan monumental itu bahkan diakui oleh seluruh dunia. Ace pun menanggapi sejumlah langkah kubu Prabowo-Sandi terkait upaya 'curi simpati' kaum disabilitas, dalam hal ini tunanetra. Misalnya, rencana pencetakan uang braille dan wacana pembentukan Komnas Disabilitas.

"Uang braille sebenarnya sudah dilakukan pemerintah saat ini. Uang cetakan terbaru sudah sangat ramah terhadap tunanetra, ada petunjuk tentang informasi nilai uang yang bisa didapatkan tunanetra," kata Ace.

Ditanya soal rencana Komnas Disabilitas, kata Ace, hal itu bukanlah suatu fenomena yang baru. Menurutnya, Komnas Disabilitas memang amanat Undang-Undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

"Dalam waktu dekat pemerintah juga akan membuat Komnas Disabilitas. Saat ini semua dalam tahap sinkronisasi antara Kemensos dan KemenpanRB," kata Ace.

Keberadaan kaum disabilitas Indonesia belakangan ini kerap menjadi komoditas yang dinilai seksi jelang kontestasi pilpres. Eksistensi kaum tunanetra di kancah politik, misalnya, muncul ketika mereka menggugat ke Badan Pengawas Pemilu, cawapres nomor urut 02, Ma'ruf Amin ke Bawaslu terkait ucapan 'budek-buta'.

Teranyar, seolah memanfaatkan celah tersebut, kubu Prabowo-Sandi menjanjikan bakal mencetak uang braille, untuk para tunanetra. Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo mengungkap niatan tersebut.

"Itu ide saya untuk bikin mata uang braille. Kami dapat aspirasi dari tunanetra ada banyak yang bekerja jadi tukang pijat di panti," kata Hashim, Jumat (16/11) malam.

Hashim bahkan menyayangkan lambannya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belum menyelesaikan pembuatan peraturan pemerintah (PP) tentang penyandang disabilitas.

PP tersebut sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang telah diketok pada 15 April 2016 lalu. Menurut Hashim, pembuatan PP tersebut telah lewat lebih dari dua tahun.

"Sampai sekarang ini, dua tahun belum ada PP, Juklak (petunjuk pelaksana), Juknis (petunjuk teknis)," kata Hashim.

Tidak ada komentar