Header Ads

Timses Sebut Jokowi Sudah Nilai Bibit, Bebet, Bobot KSAD



Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) murni diukur dari sisi profesionalismenya sebagai prajurit.

Presiden Joko Widodo, kata dia, sudah mempertimbangkan segala aspek sebelum menunjuk Andika Perkasa sebagai KSAD.

"Dalam orang Jawa saja, pengangkatan Andika sudah dipikirkan bibit, bebet dan bobotnya [oleh presiden]," kata Hasto di bilangan Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Jumat (23/11).

Pernyataan itu dikatakan Hasto untuk membantah berbagai kritik soal nuansa politis pengaruh mertua Andika yang juga Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono dalam pengangkatan Andika.

"Lebih pertimbangan profesionalitas sebagai prajurit TNI, beliau meniti karir yang lengkap pengalaman yang lengkap," kata Hasto

Hasto menegaskan Jokowi melihat prestasi Andika selama menjadi prajurit TNI sehingga layak dipilih sebagai KSAD. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Andika merupakan prajurit yang memiliki pengalaman lengkap.

Pria lulusan Akademi Militer 1987 itu merupakan sosok prajurit cemerlang, baik dari pengalaman tempur maupun sisi akademis.

"Beliau meniti karir yang lengkap pengalaman yang lengkap, seorang doktor juga pendidikan militernya luar biasa dan sesuai tradisi para pendahulunya. Juga mengenyam pendidikan di Amerika serikat ini meningkatkan profesionalitasnya," kata dia.

Mengenai lonjakan karier Andika yang pesatbhkngga menajadi KSAD, Hasto menyatakan bahwa hal itu sudah biasa dalam tubuh TNI.

Ia lantas mencontohkan Jendral Soedirman yang dilantik sebagai Panglima TNI pertama pada usia masih muda.

"Dengan demikian prestasi para pemimpin bangsa sebenarnya dari aspek usia menunjukkan daya yang luar biasa untuk menjadi pemimpin," katanya.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri sebelumnya menuding ada pengabaian terhadap pandangan publik dalam penunjukan Andika Perkasa.

Gufron menyebut Koalisi Masyarakat Sipil meminta Jokowi mempertimbangkan dinamika dalam tubuh tentara dan kepentingan masyarakat.

"Tentu saja kami mengakui hak prerogatif presiden, namun sayangnya, penggunaan hak prerogatif presiden mengabaikan pandangan publik," ujar Gufron.

Penunjukan KSAD, kata Gufron, tentunya juga harus mempertimbangkan regenerasi TNI yang lebih berjenjang dan taat proses. Upaya percepatan untuk mempromosikan individu tertentu, kata dia, bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk politisasi.

Tidak ada komentar