Thohir Klaim Jokowi Akan Teruskan Pemerataan Pembangunan

Ketua Tim Koalisi Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengungkapkan gagasan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang Indonesiasentris. Pembangunan yang digagas, kata Erick, tak hanya melulu soal pembangunan Jawa, ataupun Sumatera.

Ditemui usai kegiatan Deklarasi Tim Kerja Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja di Manokwari, Rabu (19/12), Erick mengemukakan pembangunan yang dilaksanakan Jokowi bersama wakil Presiden Jusuf Kalla selama hampir lima tahun ini merambah seluruh wilayah dari desa hingga kota.

"Bapak Jokowi menginginkan masyarakat setara dalam menikmati kemajuan. Harga barang sama, kemudahan dalam berbagai fasilitas pembangunan, tidak ada kesenjangan antardaerah," kata Erick Thohir, seperti dikutip Antara, Rabu (19/12).

Menurutnya, Jokowi merupakan figur presiden yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua serta daerah lain di wilayah Indonesia Timur. Berbagai pembangunan, kata dia, telah dilaksanakan selama empat tahun masa kepemimpinanya.

"Beliau mendorong berbagai kemajuan melalui pembangunan infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi, hingga program satu harga BBM (bahan bakar minyak), dana desa, kartu Indonesia sehat dan tol laut," ujar Thohir.

Ia menyebutkan, seluruh partai koalisi pengusung berkomitmen pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh dukungan 85 persen dari total jumlah pemilih di Papua Barat. Erick berharap militansi seluruh kader partai, tim sukses juga para relawan terus dijaga.

"Agar komitmen itu terwujud," ujarnya. 

TKN, lanjut Erick Thohir, akan terus mengingatkan presiden agar pembangunan di Papua Barat dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Saya raya bapak Jokowi masih memiliki mimpi besar terkait pembangunan di Papua Barat. Selama ini sudah tujuh kali beliau berkunjung ke Papua Barat dan menyerap langsung aspirasi dari masyarakat," ucapnya.

Terkait pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, lanjut Erick, melalui program yang dilaksanakan selama ini Jokowi menginginkan masyarakat Papua semakin berdaya dan mampu bersaing dengan daerah lain. 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran dalam rangka otonomi khusus, bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Rp12,6 triliun pada tahun depan. 

Dikutip dari laman resmi Setkab, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh Jokowi pada 29 November lalu. 

Anggaran untuk Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp8,34 triliun dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp4,26 triliun.

Secara rinci, dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,85 trilun dan Papua Barat sebesar Rp2,51 trilun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp2,82 triliun dan Papua Barat Rp1,44 triliun. 

Selain untuk kedua provinsi di pulau paling timur Indonesia itu, Jokowi juga mengalokasikan dana otsus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp8,34 triliun dan dana keistimewaan untuk provinsi Yogyakarta sebesar Rp1,5 triliun.